Sahkah sebuah Perjanjian Tanpa Tanda Tangan

PERTANYAAN:

Bpk Yth,

Saya sedang membuka bisnis waralaba retail, dan saya sudah mengantongi izin tetangga kiri, kanan, muka dan belakang ditambah beberapa orang lagi sehingga totalnya jadi 10, nah ketika saya minta tanda tangan kepala lingkungan/RT tetapi tidak diberikan karena masih ada 3 orang lagi yang belum tanda tangan (prinsipnya 3 orang tersebut setuju hanya saja enggan membubuhi tanda tangan). Pertanyaan saya: >> Selengkapnya

Apakah Putusan MA dapat diabaikan?

PERTANYAAN:

Dalam suatu peristiwa sengketa pertanahan, A selaku Pemilik tanah sah menjual Tanahnya kepada B, sementara B membeli tanah dari bapak A dengan menggunakan uangnya bapak C, yang mana Bapak C adalah adik kandung bapak B sendiri, setelah terjadinya jual beli kemudian kepemlikan tanah brpindah ke bapak B dan kemudian di daftarkan ke BPN Setempat atas nama bapak B sehingga terbitlah sertifikat tanah an.bapak B. Kemudian selang berjalannya waktu ternyata tanah tsb di Lirik oleh sebuah perusahaan dan perusahaan tsb berminat membelinya, kemudian B tanpa sepengetahuan C menjual tanah tsb kepada perusahaan tsb, akan tetapi sebelum terjadinya jual beli tanah, ternyata si C mengetahuinya, dan mengugat agar tanah tsb tidak di jual kpd perusahaan. Akan tetapi ternyata si B licik, tanpa di sadari C, si B Mem BBn kan sertifikat tanah tsb kepada E. Dan Sertifikat tsb di proses oleh BPN setempat dg di ganti nama si E, yang mana si E akan menjualnya ke Perusahaan tsb. Karena si C tau tanahnya di oper alihkan pada akirnya si C menggugat E ke Pengadilan Negeri (PN) setempat krn dasarnya si C yg memiliki Hak atas nama tanah tsb secara Informalnya, Singkatnya PN memenangkan C atas kepemilikan tanah tsb. Begitu juga PT dan MA yang menguatkan putusan PN tsb.
Merasa tidak puas E melaporkan C ke kepolisian atas dasar pasal 170 KUHP Jo 406 KUHP, karena setelah menangnya si C di MA, si C setelah mendapat Ijin eksekusi dari PN setempat melakukan Pembongkaran Lahan tanah tsb utk di kelolanya, akan tetapi si C ternyata dilaporkan oleh Pihak E dengan pasal Pidana 170 KUHP jo 406 KUHP dan bukti yang di sodorkan ke Penyidik Polisi oleh si E yaitu sertifikat tanah yg masih atas nama E setelah di BBN kan dari B. Kemudian tanpa babibu lagi Polisi menangkap C dan Menahannya sampai surat perpanjangan penahanan yg di keluarkan Kejaksaan habis yang kemudian C di Limpahkan ke LP sebagai titipan Kajari tsb. >> Selengkapnya

Visi dan Misi

Visi:

Ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di bidang hukum.

Misi:

Membantu para pencari keadilan dengan memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya konsultasi pada Advocat. >> Selengkapnya

Tentang Kami

Konsultasi-hukum.com adalah rubik tanya jawab yang berdiri sejak bulan April 2013 oleh sekumpulan praktisi hukum yang sudah berpengalaman di bidangnya, meliputi hukum acara, pidana, perdata, dan hukum Islam. >> Selengkapnya