Apakah Putusan MA dapat diabaikan?

PERTANYAAN:

Dalam suatu peristiwa sengketa pertanahan, A selaku Pemilik tanah sah menjual Tanahnya kepada B, sementara B membeli tanah dari bapak A dengan menggunakan uangnya bapak C, yang mana Bapak C adalah adik kandung bapak B sendiri, setelah terjadinya jual beli kemudian kepemlikan tanah brpindah ke bapak B dan kemudian di daftarkan ke BPN Setempat atas nama bapak B sehingga terbitlah sertifikat tanah an.bapak B. Kemudian selang berjalannya waktu ternyata tanah tsb di Lirik oleh sebuah perusahaan dan perusahaan tsb berminat membelinya, kemudian B tanpa sepengetahuan C menjual tanah tsb kepada perusahaan tsb, akan tetapi sebelum terjadinya jual beli tanah, ternyata si C mengetahuinya, dan mengugat agar tanah tsb tidak di jual kpd perusahaan. Akan tetapi ternyata si B licik, tanpa di sadari C, si B Mem BBn kan sertifikat tanah tsb kepada E. Dan Sertifikat tsb di proses oleh BPN setempat dg di ganti nama si E, yang mana si E akan menjualnya ke Perusahaan tsb. Karena si C tau tanahnya di oper alihkan pada akirnya si C menggugat E ke Pengadilan Negeri (PN) setempat krn dasarnya si C yg memiliki Hak atas nama tanah tsb secara Informalnya, Singkatnya PN memenangkan C atas kepemilikan tanah tsb. Begitu juga PT dan MA yang menguatkan putusan PN tsb.
Merasa tidak puas E melaporkan C ke kepolisian atas dasar pasal 170 KUHP Jo 406 KUHP, karena setelah menangnya si C di MA, si C setelah mendapat Ijin eksekusi dari PN setempat melakukan Pembongkaran Lahan tanah tsb utk di kelolanya, akan tetapi si C ternyata dilaporkan oleh Pihak E dengan pasal Pidana 170 KUHP jo 406 KUHP dan bukti yang di sodorkan ke Penyidik Polisi oleh si E yaitu sertifikat tanah yg masih atas nama E setelah di BBN kan dari B. Kemudian tanpa babibu lagi Polisi menangkap C dan Menahannya sampai surat perpanjangan penahanan yg di keluarkan Kejaksaan habis yang kemudian C di Limpahkan ke LP sebagai titipan Kajari tsb.

Pertanyaannya:

  1. Apakah di benarkan Polisi menangkap dan menahan si C dg pasal 170 KUHP Jo 406 KUHP, padahal si C sendiri sbg pemilik syah atas tanah tsb berdasarkan putusan PN, PT, bahkan MA?
  2. Apakah Sertifikat yg di miliki si E yg belum di gugurkan Produk hukumnya oleh BPN setempat setelah keluarnya putusan MA yang memenangkan C masih memiliki dasar Hukum utk mempidanakan si C dg aduan pasal 170 KUHP Jo 406 KUHP?

Diajukan oleh: Virza.

JAWABAN:

Inilah kekurangan aparat hukum kita. Bisa jadi dia memang tidak paham hukum, bisa jadi memang ada permainan hukum. Namun yang jelas, ketika putusan baik itu ditingkat pertama, banding maupun kasasi sudah in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan sudah dieksekusi, Maka secara hukum C lah yang berhak atas tanah tersebut.

Seharusnya, ketika putusan tsb in kracht, C segera meBBN kan tanah tersebut atas namanya, sehingga tidak timbul masalah ini. Dan seharusnya pihak kepolisian tidak menahan C seenaknya sekalipun sudah ada surat penahanan dari kejaksaan.
Kalau C sudah kadung ditahan, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan praperadilan”.

Arti praperadilan dalam hukum acara pidana dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus dan memutus:

  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepntingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan;
  3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dalam Bab X Bagian Kesatu mulai pasal 79 sampai dengan pasal 83 KUHAP diatur pihak-pihak yang dapat mengajukan pra peradilan adalah :

  1. Tersangka, keluarganya melalui kuasa hukum yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap kepolisian atau kejaksaan di pengadilan atas dasar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan;
  2. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah lam atau tidaknya penghentian penyidikan;
  3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
  4. Tersangka atau pihak ketiga yang bekepentingan menuntut ganti rugi tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 81 KUHAP);
  5. Tersangka, ahli waris atau kuasanya tentang tuntutan ganti rugi atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan (pasal 95 ayat (2) KUHAP).

Semoga membantu.

Admin.

One comment to “Apakah Putusan MA dapat diabaikan?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.